Penyampaian SPPT PBB P2 Tahun 2021

Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Purnomo menyampaikan SPPT PBB P2 secara simbolis kepada Pemerintah Desa dan Wajib Pajak serta menyampaikan piagam penghargaan kepada Aparatur Berprestasi Lunas PBB P2 dengan mematuhi protokol kesehatan, bertempat di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman, Senin 04 Januari 2021.

Dalam rangka peningkatan pelayanan PBB P2, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman terus berupaya menyempurnakan mekanisme pelayanan publik yang terkait dengan PBB P2 yang meliputi pendaftaran objek pajak baru sebanyak 1.411 objek pajak, mutasi objek dan subjek pajak sebanyak 5.480 objek pajak, pembetulan sebanyak 298 objek pajak.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Haris Sutarta memberikan laporan penyelenggaraan kegiatan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Salah satu upaya penyempurnaan yang dimaksud adalah mempercepat penerbitan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB P2. Untuk kesekian kalinya pada tahun 2021 ini, penyampaian SPPT PBB P2 dilaksanakan pada hari pertama masuk kerja di tahun 2021.

“Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan PBB P2 Pemerintah Kabupaten Sleman terus berupaya untuk menyempurnakan mekanisme pembayaran untuk pelayanan publik salah satunya adalah percepatan penerbitan penyampaian SPPT PBB P2,” ujar Sri Purnomo.

Dalam hal pelayanan pembayaran PBB P2, Pemerintah Kabupaten Sleman menjalin kerjasama dengan 5 (lima) Bank, yaitu Bank BPD DIY, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri, Bank BNI dan Bank BRI.

Untuk ketepatan PBB P2 tahun 2021 ini Pemerintah Kabupaten Sleman tidak menempuh kebijkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara massal, kecuali beberapa objek pajak khusus yang bernilai komersial tinggi.

“Pokok ketepatan PBB P2 tahun 2021 adalah sejumlah 641.043 lembar SPPT PBB dengan nominal ketetapan sejumlah Rp. 87,6 milyar,” jelas Haris.

Sri Purnomo menjelaskan mengenai pokok ketetapan PBB P2 tahun 2020.

“Potensi PBB Kabupaten Sleman dari waktu kewaktu mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2020 yang baru saja kita lewati pokok ketetapan PBB P2 sebesar 81,7 milyar rupiah, dengan SPPT PBB P2 sebanyak 635.641 lembar,” jelasnya.

“Kesadaran dan ketaatan seluruh warga masyarakat dalam pembayaran pajak merupakan bentuk kepedulian masyarakat yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sleman, namun demikian kesadaran masyarakat terhadap penunaian pembayaran pajak ditahun 2021 ini masih perlu untuk ditingkatkan lagi,” tambahnya.

Dengan harapan masyarakat selaku wajib pajak PBB P2 semakin mendapatkan kemudahan dalam menunaikan kewajiban perpajakan daerahnya, dan membayar sebelum jatuh tempo PBB P2 tanggal 30 September 2021.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap wajib pajak daerah, maka pada acara ini diagendakan pemberian Piagam Penghargaan PBB P2 sebanyak 594 yang terdiri dari 5 Panewu, 33 Lurah dan 556 Kepala Dukuh yang dapat mencapai lunas awal PBB P2 tahun 2020.

Dari keseluruhan 594 penerima Piagam Penghargaan tersebut, sejumlah 15 diantaranya menerima Piagam penghargaan secara simbolis dari Bupati, terdiri dari 5 Panewu, 5 Lurah dan 7 Dukuh.

Hal ini merupakan peningkatan prestasi kinerja dibandingkan tahun 2019 yang lalu, dimana tercatat sejumlah 4 Panewu, 24 Lurah dan 504 Dukuh yang lunas.

2 Comments

    • Selamat Siang Saudara/i Zera,
      Silahkan saudara datang ke BKAD Sleman untuk mengajukan mutasi dengan syarat sebagai berikut.
      – Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani
      – Fotokopi identitas pemohon
      – Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa
      – SPOP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani (jika ada bangunan)
      – SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan
      – Bukti pelunasan PBB P2 lima tahun terakhir dan pelunasan tunggakan PBB P2 mulai tahun 2008 ke depan, jika masih ada
      – Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah
      – Fotokopi dokumen perolehan hak (misal : akte jual beli, akte hibah)
      – SSPD BPHTB yang sudah divalidasi
      – Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung
      Terima kasih, semoga membantu.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*