PELAYANAN INFORMASI PBB P2
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SLEMAN


Beberapa jenis pelayanan PBB P2 adalah sebagai berikut :

1. Surat Keterangan NJOP

Apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan, wajib pajak yang membutuhkan data NJOP dapat mengajukan permohonan untuk meminta diterbitkan Surat Keterangan NJOP dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang sudah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani
  2. Fotokopi identitas pemohon
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa
  4. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah
  5. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya
  6. Bukti pelunasan PBB P2 lima tahun terakhir dan pelunasan tunggakan PBB P2 mulai tahun 2008 ke depan, jika masih ada

2. Salinan SPPT

Apabila SPPT wajib pajak rusak atau hilang, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meminta diterbitkan salinan SPPT dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani
  2. Fotokopi identitas pemohon
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa
  4. Surat keterangan SPPT rusak atau hilang dari Kepala Desa setempat
  5. Fotokopi SPPT tahun sebelumnya
  6. Bukti pelunasan PBB P2 lima tahun terakhir dan pelunasan tunggakan PBB P2 mulai tahun 2008 ke depan, jika masih ada

3. Pendaftaran Objek Pajak Baru

Apabila wajib pajak memiliki objek pajak yang belum terdaftar pada sistem administrasi PBB P2,  wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meminta diterbitkan SPPT objek pajak baru dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  2. Fotokopi identitas pemohon;
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
  4. SPOP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  5. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
  6. Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
  7. Surat pengantar pendaftaran objek pajak baru dari Kepala Desa setempat.

SPPT objek pajak baru akan diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak dan/atau paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya.

4. Mutasi objek/subjek pajak

Apabila terdapat perubahan data objek pajak (disebabkan adanya pemecahan atau penggabungan) dan/atau subjek pajak (disebabkan adanya peralihan hak antara lain karena waris/jual beli/hibah),  wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meminta diterbitkan SPPT mutasi dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  2. Fotokopi identitas pemohon;
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
  4. SPOP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  5. SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan;
  6. Bukti pelunasan PBB P2 lima tahun terakhir dan pelunasan tunggakan PBB P2 mulai tahun 2008 ke depan, jika masih ada;
  7. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
  8. Fotokopi dokumen perolehan hak (misal : akte jual beli, akte hibah);
  9. SSPD BPHTB yang sudah divalidasi;
  10. Denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;

5. Pembetulan

Apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meminta diterbitkan SPPT pembetulan dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  2. Fotokopi identitas pemohon;
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
  4. SPOP yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  5. SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan;
  6. Bukti pelunasan PBB P2 lima tahun terakhir dan pelunasan tunggakan PBB P2 mulai tahun 2008 ke depan, jika masih ada;
  7. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah

6. Pembatalan Ketetapan

Akibat dari penerbitan SPPT yang tidak benar, wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk meminta pembatalan ketetapan SPPT dengan syarat menyerahkan :

  1. Form permohonan yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani;
  2. Fotokopi identitas pemohon;
  3. Jika dikuasakan melampirkan surat kuasa dan fotokopi identitas penerima kuasa;
  4. SPPT asli tahun pajak yang bersangkutan;
  5. Surat pengantar pembatalan ketetapan SPPT dari Kepala Desa setempat.

Link SIM Pelayanan PBB Online Kabupaten Sleman

http://simpelpbb.slemankab.go.id