Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang


KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NO 64/Kep.KDH/A/2019


TENTANG


PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA ATAS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERUTANG


BUPATI SLEMAN,

Bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta optimalisasi pendapatan asli daerah, perlu memberikan penghapusan sanksi administrasi berupa denda atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pertimbangan diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang;


  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tertang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Perngurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman 47 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MEMUTUSKAN:

4 Comments

  1. Mau menanyakan jika kami di desa jarang membayar pajak terhitung mulai kapan pembayarannya.terkait belum pernah dibayar sejak tahun 2000an.terima kasih mohon infonya

    • Selamat Pagi Ibu Fitri,
      Dibayar minimal sejak menjadi kewenangan Pemda Sleman terkait PBB menjadi Pajak Daerah yaitu Piutang sejak Tahun 2008.
      Terima kasih, semoga membantu.

    • Selamat Pagi Bapak Adityatmo
      Jika Pembayaran melalui Bank BPD, silahkan konfirmasi ke Bank BPD keterkaitan dengan pembayaran PBB yang Bapak bayarkan untuk mendapatkan slip salinan pembayaran.
      Untuk mendapatkan NOP, Silahkan datang ke BKAD Kabupaten Sleman dengan membawa data yang terkait dengan Objek Pajak,
      – Nama Wajib Pajak
      – Letak Objek Pajak
      Alamat lengkap, disertai Nomor, RT, RW, Padukuhan, Desa, Kecamatan, Kabupaten.
      – Luas Tanah
      – Nomor Sertifikat
      Selanjutnya petugas akan cek sistem berdasarkan data yang dilampirkan.
      Jika NOP sudah diketahui, dapat dicetakkan catatan pembayaran PBB.
      Terima kasih, semoga membantu.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*