Mendukung Akuntabilitas, BKAD Sleman Beri Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMD

Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan penyampaian Surat Edaran Nomor 0466 Tahun 2025 tentang Pedoman Penatausahaan dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2025, pada Senin (27/10), bertempat di Ruang Rapat IIIA BKAD Kabupaten Sleman.

Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat penatausahaan dan pengurus barang dari seluruh instansi pemerintah se-Kabupaten Sleman yang dibagi menjadi 2 sesi, dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait tata cara penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah (BMD) menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Dibuka secara resmi oleh Kepala BKAD Kabupaten Sleman, Abu Bakar, S.Sos., M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya tertib administrasi dalam pelaporan keuangan serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan akhir tahun agar dapat mendukung akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Sebagai narasumber utama Kepala Bidang Aset, Dwi Nugroho, S.E., M.Ec.Dev., dan Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Herni Margiyanti, S.Sos., M.Si. Keduanya memberikan arahan terkait kebijakan dan teknis pelaporan keuangan serta penatausahaan aset daerah.

Penyampaian materi secara teknis disampaikan oleh Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Bidang Aset, Dini Nurul Hayati, S.H. Dalam paparannya, Dini menjelaskan tahapan-tahapan penting mulai dari rekonsiliasi aset hingga proses transaksi pada SIM Aset dan SIDIAN.

Selain itu, turut dibahas mengenai persiapan penyusunan laporan BMD semester II Tahun 2025, yang meliputi alur pelaporan dari Kuasa Pengguna Barang (Laporan Barang Kuasa Pengguna), Pengguna Barang (Laporan Barang Pengguna), Pengelola Barang (Laporan BMD) hingga ke Menteri Dalam Negeri.

Pada kesempatan tersebut, juga dijelaskan ketentuan terkait pemanfaatan dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam aspek pemanfaatan, dilakukan pencatatan apabila terdapat penggunaan aset daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), maupun kerja sama penyediaan infrastruktur. Sementara itu, dalam aspek pengamanan, dilakukan pengamanan administrasi atas penggunaan atau pemakaian BMD berupa gedung/bangunan rumah negara serta peralatan dan mesin.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah di Kabupaten Sleman dapat memahami dan menerapkan pedoman yang telah ditetapkan dalam SE tersebut dengan baik, sehingga laporan keuangan dan aset daerah dapat tersusun secara akurat, transparan, dan akuntabel.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*