Workshop Implementasi PP No 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman

SLEMAN melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah, melakukan kegiatan Workshop Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jumat (1/11/2019). Workshop dilaksanakan di Ballroom, The Rich Jogja Hotel, Jl.Magelang No.08, Yogyakarta.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman. Sumadi, SH, MH. diikuti seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah  dan beberapa Instansi di lingkungan Kabupaten Sleman. Dengan harapan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segal bentuk kekayaan yang dapat disajikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut serta Pengelolaan Keuangan Dearah dengan seluruh keseluruhan kegiatan yang miliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah di Kabupaten Sleman khususnya dapat berjalan dengan baik sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman,  Haris Sutarta, SE,ME. menambahkan workshop ini merupakan kegiatan yang cukup sangat penting, karena inilah yang kemudian menjadi acuan untuk penyusunan APBD 2020 sehingga dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,  memberikan khususnya Kabupaten Sleman melalui instrumen APBD menjadi lebih kreatif, maju, memanfaatkan secara optimal dan sejahtera.

Dengan menghadirkan Narasumber Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Bahri, SSTP, M.Si. menjelaskan Pokok Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Penyusunan peraturan pemerintah diselaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya” Jelasnya.

Pedoman penyusunan APBD yang merupakan pokok-pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Mendagri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.