Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka diperlukan kajian untuk pembuatan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
Bertempat di Parikesit Room The Alana Hotel and Convention Center lantai 1, Jl. Palagan Tentara Pelajar No.KM.7, Mudal, Kalurahan Sariharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sleman beserta dengan pokja melakukan kajian Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan menghadirkan akademisi dari UGM dan juga sering disebut sebagai pakar Akuntansi Keuangan Daerah Irwan Taufik Ritonga, M.Bus,Ph.D,CA. sebagai pemateri.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis, 14 dan 15 Desember 2022, dibuka dan dipandu langsung oleh Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman, Ibu Eko Yuliati, S.E.,M.SE.,M.Sc. dan dihadiri oleh empat pokja.
Pembagian Pokja Penyusunan Peraturan Bupati Sleman tentang Kebijakan Akuntansi Daerah,
- Pokja 1
1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO
2) Kebijakan Akuntansi Piutang
3) Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas - Pokja 2
1) Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
2) Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
3) Kebijakan Akuntansi Persediaan - Pokja 3
1) Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA
3) Kebijakan Akuntansi Belanja
4) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan - Pokja 4
1) Kebijakan Akuntansi Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan
2) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan
3) Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang
4) Kebijakan Akuntansi Beban
5) Kebijakan Akuntansi Kewajiban
6) Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran antar periode.
Be the first to comment